1:56 am - Kamis April 17, 2014

Atut Gundah, Dinasti Goyah

dinastiSerang (WB),- Atut Gundah, Dinasti Goyah. Kalimat itu, melukis jelas peta politik kekuasaan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Pasalnya, kegundahan tak hanya mendera sejak aksi penangkapan KPK terhadap adik kandung Gubernur, Tb. Chaeri Wardana, namun juga isue politik dinasti yang terus menguap dan tak henti menuai kecaman.

Membangun politik kekerabatan, memang tidak salah. Tetapi, etika berpolitik bagi seorang pemimpin daerah, seolah terabaikan. Melalui juru bicaranya, Atut menampik jika gaya politik tersebut dibangun dengan sengaja. Hak berpolitik setiap warga negara tak dapat dilarang. Jika ada kerabat yang hendak menguji diri di sebuah pesta demokrasi, maka itu, hak asasi yang tak mungkin dikebiri.

Di sisi lain, proses demokrasi langsung, umum, bebas dan rahasia, mengisyaratkan bahwa kekuatan penuh ada di tangan rakyat. Rakyat menentukan pilihan, atas dasar apapun. Kemenangan calon dalam sebuah pemilu, dinilai kemenangan rakyat. Alasan ini, cukup menguatkan komentar Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau lebih populer disebut ARB, yang menyatakan bahwa dinasti Atut di Banten adalah, keinginan rakyat.

Lain ARB, lain pula SBY. Presiden asal Partai Demokrat itu menegaskan, meskipun UUD dan UU tidak pernah membatasi setiap warga negara untuk menduduki posisi di pemerintahan, tetapi harus memiliki norma batas kepatutan.
“Meskipun UUD maupun UU tidak pernah membatasi siapa menjadi apa posisi di pemerintahan, apakah ayah, ibu, anak, adik itu menduduki posisi-posisi di jajaran pemerintahan, tetapi saya kira, kitalah yang mesti memiliki norma batas kepatutan. Yang patut itu seperti apa, yang tidak patut juga seperti apa,” kata SBY.

SBY, memang tidak menyebut siapa figur yang tengah dibicarakannya. Namun pernyataan itu terucap, pasca seluruh media membongkar gurita dinasti Atut di ranah seribu santri tersebut. SBY juga menyindir, praktek-praktek politik seperti itu akan lebih berbahaya, jika kekuasaan politik itu dimanfaatkan sebagai ajang bisnis.

“Godaannya besar, bisa terjadi penyimpangan di sana sini. Saya mengingatkan, desentralisasi itu mengakibatkan kekuasaan gubernur dan bupati walikota di daerah nya begitu besar. Maka sekali lagi, hati-hati dalam kekuasaan,” pesannya.

Kegundahan Atut, juga tak lepas dari kondisi pribadinya yang tengah dicekal KPK. Atut disebut-sebut memiliki peran dalam kasus suap pemilukada Lebak. Buntutnya, Atut pun diperiksa KPK pada Jumat (11/10) kemarin, sebagai saksi dari tersangka Susi Tur Handayani.

Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang menganggap Atut akan segera jadi tersangka, ada pula yang yakin jika Atut akan selamat. Atut diprediksi segera jadi tersangka, lantaran kasus suap Ketua MK yang tengah digarap KPK diprediksi terkait erat dengan gurita dinasti di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sedangkan prediksi Atut selamat, diwarnai alasan beragam. Ada yang menilai Atut mampu memposisikan diri sebagai pejabat eksekutif yang netral, sehingga adik kandung sekalipun yang tertangkap, Atut tak punya peran. Ada juga alasan lain, bahwa Atut adalah wanita cerdas dan piawai berkelit dalam hukum. Di sisi lain, keselamatan Atut juga dinilai sebagai tolok ukur langgengnya politik kekerabatan yang kadung dibangun. Sehingga, dengan berbagai gaya pembelaan, Tb. Chaeri Wardana alias Wawan dan jajaran pengacaranya, akan membuang jauh nama Atut dari kasus tersebut.

Gurita APBD

Melecutnya dinasti pemerintahan di Banten, ternyata mengiringi sejumlah permainan proyek APBD. Setidaknya, hal itu terungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) didamping Masyarakat Transparansi Banten. Keduanya melakukan penelusuran jejak bisnis milik dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yang memenangkan proyek-proyek milik pemerintah. ICW merilis, sedikitnya 10 perusahaan dimiliki langsung keluarga Atut, dan 24 perusahaan dimiliki kroninya. Perusahaan-perusahaan itu memenangkan proyek senilai Rp 1,148 triliun dalam kurun waktu 2011-2013.
Penelusuran dua lembaga ini tentu saja fantastis. Temuan ini pun menghiasi sejumlah media massa baik cetak, elektronik maupun online, dalam satu dua hari terakhir. Berdasarkan keterangan, angka triliunan itu terdiri dari 52 proyek dengan total nilai proyek sebesar Rp 723 miliar dari Kementerian PU dan Pemprov Banten, 110 proyek senilai Rp 346 miliar dari Pemprov Banten, dan 13 proyek dari Kementerian PU.
“Ini baru tracking (penelusuran) awal di Kementerian PU (Pekerjaan Umum) dan Pemprov Banten. Jadi belum dievaluasi apakah anggaran itu di-mark-up dan lain sebagainya,” tutur Koordinator Divisi Politik Anggaran, Firdaus Ilyas, di kantor ICW Jakarta, Jumat (11/10).

Terbongkarnya ‘asas manfaat’ dari gurita kekuasaan di medan pengerukan anggaran pemerintah, pun kian membuat dinasti Atut goyah. Cepat atau lambat, nilai-nilai pragmatisme rakyat Banten juga akan tercekat. Mereka, takkan lagi buta memilih calon pemimpin, melainkan meyakini bahwa kepentingan dan kemajuan daerah adalah syarat utama menentukan pilihan dalam pemilukada.

“Ini tak hanya awal dari kemandirian Banten sebagai provinsi bersejarah, tetapi juga akan membuka mata rakyat Banten dalam melawan politik kekerabatan yang menggurita,” tandas salah seorang aktivis mahasiswa, yang beberapa hari melakukan longmach ke KPK guna menuntut pengusutan tuntas kasus korupsi di Banten. (harsono)

Filed in: Banten, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Nasional

No comments yet.

Leave a Reply

mambruk